◆ Wacana Perombakan Mencuat dari Istana
Isu perombakan besar lembaga negara mencuat setelah Presiden memberi sinyal akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lembaga non-kementerian yang dinilai tumpang tindih.
Dalam beberapa rapat kabinet, disebutkan bahwa banyak lembaga memiliki tugas serupa, anggaran besar, tapi hasil kinerjanya tidak optimal. Pemerintah ingin memangkas birokrasi agar lebih ramping, gesit, dan efisien.
Wacana ini langsung menyita perhatian publik karena bisa mempengaruhi ribuan ASN dan mengubah struktur kelembagaan negara secara signifikan.
◆ Alasan Pemerintah Dorong Perombakan
Ada beberapa alasan utama pemerintah mendorong perombakan lembaga negara. Pertama, efisiensi anggaran — karena saat ini ada lebih dari 100 lembaga non-kementerian yang menyedot anggaran triliunan rupiah per tahun.
Kedua, penyederhanaan birokrasi agar pengambilan keputusan lebih cepat dan tidak berbelit. Banyak kebijakan pemerintah yang lambat dijalankan karena harus melewati rantai koordinasi antar lembaga yang panjang.
Ketiga, peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemerintah ingin hanya mempertahankan lembaga yang terbukti memberi dampak signifikan bagi publik dan pembangunan nasional.
◆ Lembaga yang Disebut Masuk Radar Perombakan
Beberapa lembaga disebut-sebut masuk dalam radar perombakan, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Komisi Nasional Disabilitas, hingga Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Namun, pemerintah belum mengumumkan secara resmi daftar lembaga yang akan dibubarkan atau digabung. Presiden menyebut evaluasi menyeluruh akan dilakukan dulu bersama Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan.
Pemerintah menegaskan bahwa pegawai lembaga yang terdampak tidak akan diberhentikan, melainkan akan dialihkan ke instansi lain sesuai kebutuhan.
◆ Respons Publik dan Tantangan Politik
Wacana perombakan ini memicu pro kontra tajam. Sebagian publik mendukung karena menilai birokrasi Indonesia memang terlalu gemuk dan tidak efisien.
Namun, banyak pihak khawatir perombakan dilakukan hanya demi kepentingan politik dan bukan benar-benar berbasis evaluasi kinerja.
Secara politik, langkah ini juga berisiko menimbulkan resistensi dari kelompok kepentingan yang selama ini mendapat dukungan atau posisi di lembaga-lembaga tersebut.
◆ Ringkasan
Wacana perombakan besar lembaga negara 2025 menunjukkan keinginan pemerintah untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi.
Namun, langkah ini harus dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan resistensi politik dan ketidakpastian bagi pegawai lembaga yang terdampak.
◆ Harapan ke Depan
Harapannya, proses perombakan dilakukan transparan, berbasis kajian akademis, dan melibatkan publik luas agar hasilnya benar-benar memperkuat tata kelola pemerintahan.
Jika sukses, langkah ini bisa menjadi momentum reformasi birokrasi terbesar dalam dua dekade terakhir.
Referensi
-
Wikipedia — Birokrasi Indonesia
