Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlihat lengang. Tidak nampak pegawai yang biasanya padat di jam-jam sibuk imbas sebagian masih bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Kantor Menteri BUMN Erick Thohir terpantau lebih sepi dari hari biasanya. Hanya ada beberapa pegawai yang nampak keluar dari gedung disela-sela waktu istirahat siang.
Pantauan Liputan6.com pada Selasa, 2 September 2025 seluruh gerbang akses masuk baik di Jalan Medan Merdeka Selatan maupun Jalan Kebon Sirih telah dibuka. Pengamanan pun dilakukan oleh petugas biasa tanpa ada tambahan arapat keamanan eksternal.
Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla menyampaikan pejabat setara eselon I hingga eselon III telah diwajibkan bekerja dari kantor atau work from office (WFO). Sedangkan, pegawai lainnya masih menerapkan kerja fleksibel.
“Jadi hari ini sudah ada yang masuk,” kata Putri saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (2/9/2025).
Seperti diketahui, Kementerian BUMN melakukan WFH penuh pada Jumat 29 Agustus 2025 dan Senin 1 September 2025. Kala itu, seluruh gerbang depan akses masuk ditutup, dan hanya ada satu gerbang di bagian belakang yang dibuka.
Parkir Lengan
Masih di lokasi yang sama, pada Selasa 2 September 2025, area parkir di sisi selatan gedung Kementerian BUMN nampak lengang. Hanya terlihat beberapa kendaraan roda empat yang parkir.
Padahal, biasanya lahan parkir ini dipenuhi oleh kendaraan berplat nomor sipil. Kondisi serupa terlihat di lahan parkir kendaraan roda dua atau sepeda motor.
Terlihat cukup banyak sepeda motor yang terparkir meski masih lebih sedikit jika dibandingkan sepekan lalu. Area parkir sepeda motor yang berada tepat di bawah Masjid Ar-Rayyan dibagi dua zona, yakni khusus pegawai dan tamu. Kedua zona itu nampak tidak terlalu penuh.
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi pegawai ASN mulai Senin, 1 September 2025. Kebijakan serupa juga diimbau kepada sektor swasta.
Melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, perusahaan swasta diminta untuk menyesuaikan diri dengan situasi ini.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa imbauan WFH untuk swasta ini bersifat situasional dan tidak wajib. “Tapi ini kami serahkan kepada swasta untuk mengambil kebijakan,” ujar Pramono di Balai Kota, Senin (1/9/2025).
Tunggu Situasi Kondusif
Lantas, apakah imbauan ini akan berlanjut hingga Selasa, 2 September 2025?
Pramono Anung menyatakan kelanjutan kebijakan ini bergantung pada perkembangan situasi di lapangan. “Kalau satu dua hari ini semuanya sudah berjalan normal, work from home (WFH) itu kita cabut,” jelasnya.
Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri WFH pada hari berikutnya sepenuhnya ada di tangan manajemen perusahaan swasta, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan operasional masing-masing.
